Pemberantasan Korupsi: Tantangan Besar Presiden Republik Indonesia 2009-2014

Abstract

Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal SBY terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, kali ini berpasangan dengan Boediono. Pasangan SBY-Boediono diharapkan dapat me-lanjutkan program-program presiden sebelumnya (SBY-JK) khususnya di bidang pemberantasan korupsi. Sebagaimana dimaklumi, pada awal kepemerintahan SBY- JK membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), dimana Tim tersebut diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supanji, SH.  Pembentukan Timtas Tipikor pada awalnya mendapat kritik keras, khususnya dari Komisi III DPR RI karena dinilai akan menimbulkan tumpang tindih (overlapping) dengan lembaga-lembaga penegakan hukum yang sudah ada. Namun disisi lain, Timtas Tipikor ternyata diakui sebagai sebuah terobosan untuk mengusut berbagai tindak pidana korupsi yang terjadi dan yang selama ini dinilai ‘terhambat’ dalam penegakannya. Namun bagaimanapun Timtas Tipikor dinilai berhasil dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Akan tetapi, keberhasilan tersebut nampaknya tidak akan bertahan lama, karena KPK tengah tersandung dua masalah; Pertama , masalah legitimasi, bahwa sampai saat ini UU Tipikor belum disahkan oleh DPR, dan Kedua , masalah internal KPK yakni dengan terjadinya penonaktifan Antasari Azhar sebagai Ketua (kolektif) KPK terkait dengan terbunuhnya Dirut PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen pada awal Maret 2009. Tulisan singkat ini didedikasikan bagi percepatan atau akselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya pasca terpilihnya SBY pada periode kedua kepemerintahannya.