KARAKTERISTIK UNIVERSAL PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN TEORITIK

Abstract

Nowdays, theoretichal debates on public services have been dominated by the changing ideas from New Public Management to governance, from market-oriented public services to citizen-oriented public service. It will be a never ending process because country and market life in mutualism symbiosis. They need each other. Starting from theoritical ideas and public service praxis in several countries, this paper construct a concept of universal characteristics of public services, which is, public service should be serve public value and public interest, they are not value free, they must be partipatory and empowering, fast, flexible, and friendly, economically, social and ecological justice oriented, accountable, resposive, transparent, acting based on ethical norms and laws. Although public service has universal characteristics but contextual and situational factor still influence praxis of public service in many countries.
Keywords: government, public service, public interest.

Hari ini, perdebatan teoritik tentang pelayanan publik didominasi pergeseran New Public Management ke governance, dari pelayanan publik berorientasi pasar ke warga negara. Perdebatan ini tidak akan pernah selesai karena negara dan pasar sesungguhnya saling membutuhkan. Bertolak dari pemikiran teoritik dan praxis pelayanan publik di beberapa negara, makalah ini mengkonstruksi konsep karakteristik universal pelayanan publik (pelayanan publik berorientasi kepentingan dan nilai-nilai publik, para pelayan publik tidak boleh bebas nilai, pelayanan publik harus partisipatif dan memberdayakan, fast, flexible, dan friendly, ekonomis, berkeadilan sosial dan ekologis, akuntabel, responsif dan transparan, tindakan para pelayan publik mempertimbangkan etika tertentu, sistem dan proses pelayanan publik dibangun atas dasar aturan, hukum, dan kesepakatan tertentu). Meskipun bersifat universal, tetapi faktor-faktor kontekstual dan situasional tetap mempengaruhi wajah pelayanan publik di setiap negara. Makalah diakhiri dengan implikasi teoritis bagi pemikiran dan praxis pelayanan publik di Indonesia.
Kata kunci: pemerintah, pelayanan publik, kepentingan publik.