OTONOMI DAERAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan)

Abstract

Natural resources management comes to the attention of the local government nowadays. This is due to the damage caused by the irresponsible natural resource management along this time. The provincial government's role in organizing and coordinating all aspects related to the natural resource management in the region is the key word of these issues. The East Kalimantan' strategic position as the region which has such potential natural resources has become the central point of the various natural resource management activities within the area. The emphasis of the regional autonomy at the district/city level has become a major obstacle for the provincial government in implementing the control functions of the natural resources management. The limited access to both the authority and the funding in the managerial sector which owned by the provincial government has caused the uncoordinated natural resource management policies in the region. Therefore, the provincial government needs to get a larger share in terms of managing the natural resource, so that a variety of natural resource management problems in the future can be minimize; especially in order to grasp the development of a sustainable natural resource.  
Keywords : Policy, Authority, Management, Local Government

Pengelolaan sumber daya alam menjadi perhatian pemerintah daerah dewasa ini. Hal tersebut disebabkan karena kerusakan yang ditimbulkan sebagai dampak pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Peran pemerintah propinsi dalam menyelenggarakan dan mengkoodinasikan semua aspek yang tekait dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah menjadi kata kunci dari berbagai persoalan tersebut. Posisi strategis Propinsi Kalimantan Timur sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang begitu besar menjadi sentral dari berbagai aktifitas pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Titik berat otonomi daerah pada level kabupaten/kota menjadi kendala utama bagi pemerintah propinsi dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah ini. Keterbatasan akses baik dari sisi kewenangan maupun pendanaan dalam pengelolaan sumber daya alam menyebabkan tidak terkoodinasinya secara baik berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Pemerintah propinsi perlu mendapatkan porsi kewenangan yang lebih besar dalam hal pengelolaan sumber daya alam sehingga berbagai masalah pengelolaan sumber daya alam ke depan dapat diminimalisir. Hal tersebut terutama dalam upaya mewujudkan pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan.  
Kata kunci : Kebijakan, Kewenangan, Pengelolaan, Pemerintah Daerah